Raja Ampat: Kisah perempuan Papua di balik peristiwa viral Save Raja Ampat

Tak terlihat raut kelelahan di wajah Paulina, saat saya jumpai di Jakarta, Rabu (04/06).

Dia terlihat bersemangat ketika membicarakan tentang rangkaian permasalahan yang muncul akibat pertambangan nikel di “surganya” Raja Ampat.

“Hutan kami hilang, laut kami rusak, dan masyarakat kami kini saling bermusuhan,” kata Paulina.

Padahal sehari yang lalu, dirinya bersama tiga pemuda Papua dan beberapa aktivis dari Greenpeace melakukan aksi penolakan di acara Indonesia Critical Minerals Conference 2025 di Jakarta, Selasa (03/06).

Dalam aksi itu, Paulina membentangkan spanduk berwarna kuning bertuliskan ‘Save Raja Ampat from Nickel Mining’ saat Wakil Menteri Luar Negeri, Arief Havas Oegroseno berpidato dan dihadiri oleh pengusaha tambang dunia.

Sesaat kemudian, Paulina dibawa oleh seorang petugas ke ruang panitia dan terekam tangan petugas itu mengapit Paulina.

Paulina dan tiga rekan lainnya, salah satunya adalah aktivis Greenpeace Iqbal Damanik, lalu dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan selama berjam-jam, sebelum akhirnya dilepaskan karena tidak melakukan tindakan pidana.

Paulina berkata dirinya tak trauma. Dia akan terus memperjuangkan “surganya” agar selamat dari tambang nikel.

“Biarpun ditangkap, saya tetap berjuang. Raja Ampat itu adalah surga terakhir Indonesia dan dunia. Mereka yang menerima tambang nikel di Raja Ampat adalah orang-orang serakah, tidak memikirkan masa depan anak cucu, tidak memikirkan dampak kerusakan ke depan,” katanya sambil menangis.

Sempat terdiam sesaat, Paulina lalu menjelaskan tangisnya itu karena melihat “Raja Ampat yang kini telah berubah dari kota bahari menjadi bahari tambang. Tambang mengancam kehidupan kami.”

Paulina bercerita, Pulau Manuran yang terletak dekat dengan kampungnya Kabare kini sebagian telah gundul oleh tambang. Bukan hanya itu, terumbu karang dan ikan yang berada di sekitar pulau pun tercemar limbah dari tambang.

“Di musim pasang surut, limbah tambang berwarna coklat mengalir dan mencemari hingga ke kampung saya,” ujarnya.

Padahal di masa lalu, katanya, Pulau Manuran menjadi tempat bagi warga kampungnya untuk mencari ikan dan hasil hutan.

Perusahaan yang beroperasi di Pulau seluas 751 hektare itu adalah PT Anugerah Surya Pratama (ASP), yang izin usaha pertambangannya seluas satu setengah kali pulau telah dicabut oleh pemerintah.

Hasil analisis Greenpeace menunjukkan tingkat deforestasi akibat penambangan pada 2006-2008 di pulau yang masuk dalam wilayah UNESCO Global Geopark itu mencapai 156 hektare.

Selain itu, Greenpeace juga menemukan adanya gumpalan kekeruhan yang terlihat akibat limpasan di laut sekitar Manuran setelah hujan, melalui analisis citra satelit dari 2024.

Temuan Kementerian Lingkungan Hidup juga menunjukkan luas bukaan tambang sebesar 109,23 hektare dan pencemaran lingkungan di Manuran.

“Ini memang menimbulkan pencemaran lingkungan, kekeruhan pantai yang cukup tinggi, dan ini tentu ada konsekuensi yang harus ditanggungjawabi oleh perusahaan tersebut,” kata Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq di Jakarta, Minggu (08/06).

Hanif menjelaskan, kekeruhan itu disebabkan oleh jebolnya salah satu instalasi pertambangan, yakni settling pond atau kolam pengendapan partikel padatan air limbah sebelum dibuang ke lingkungan.

“Tentu kita bisa membayangkan kalau ini dilakukan eksploitasi, pemulihannya tidaklah terlalu gampang karena tidak ada lagi bahan untuk memulihkan,” ujar Hanif.

Kementerian Lingkungan Hidup kini telah menyegel aktivitas penambangan di Pulau Manuran dan akan melakukan gugatan hukum pidana serta perdata ke perusahaan.

“Percemaran dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, akan tentu dilakukan penegakan hukum, baik hukum pidana maupun gugatan perdata, karena kondisi lingkungannya sudah kami rekam seperti itu, sehingga kepada yang bersangkutan, harus mempertanggungjawabkan kegiatannya,” kata Hanif.

Selain merusak lingkungan, pertambangan nikel disebut menciptakan konflik di antara masyarakat.

Hal itu diungkapkan oleh Matias Mambraku, 26 tahun, warga asli Pulau Manyaifun yang berprofesi sebagai pemandu wisata sejak 2017.

Matias berkata, sebelum ada tambang masyarakat kampung hidup harmonis.

“Kami baku jaga, baku sayang. Tapi sekarang, tambang buat kita orang semua saling bermusuhan, tidak baku tegur, bahkan sampai baku pukul,” katanya yang menyebut dalam setahun terakhir sudah terjadi setidaknya tiga kali konflik di masyarakat.

Dia bilang tambang telah membuat masyarakat terpecah: ada yang menerima, ada juga yang menolak.

Matias berkata, dirinya dan sekelompok masyarakat menolak tambang nikel karena aktivitas itu merusak lingkungan, ruang hidup, sumber makanan dan mengusir mereka dari kampung halaman.

Di sisi lain, tambahnya, kelompok lain menerima tambang karena tambang akan menciptakan lapangan kerja.

“Yang kami dengar, mereka dijanjikan pekerjaan, terus ada uang-uang besar yang nanti dikasih. Uang-uang adat, uang masyarakat,” katanya.

Daripada pertambangan, Matias berharap agar pemerintah mengembangkan sektor pariwisata di Raja Ampat dengan pendekatan kearifan lokal.

“Pariwisata yang ramah lingkungan akan melindungi laut dan daratan. Raja Ampat itu surga yang jatuh ke bumi, kebanggaan Indonesia dan dunia. Kita harus melindungi, bukan malah merusak.”

Temuan Greenpeace menunjukkan bahwa Kepulauan Manyaifun dan Batang Pele masuk dalam wilayah IUP milik PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), yang izinnya telah dicabut oleh pemerintah.

Data Kementerian ESDM menunjukkan, PT MRP memegang IUP dari SK Bupati Raja Ampat hingga Februari 2033 dengan luas konsensi mencapai 2.193 hektare, jauh lebih besar dari luas kedua pulau sebesar 1.373 hektare.

Kementerian ESDM menjabarkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan saat ini adalah ahap eksplorasi (pengeboran) dan belum memiliki dokumen lingkungan maupun persetujuan lingkungan.

Pengamatan Greenpeace Indonesia, eksploitasi nikel di Raja Ampat telah membabat lebih dari 500 hektare hutan dan vegetasi alami.

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik mengatakan, deforestasi lahan terbesar yakni 309 hektare berlangsung di Pulau Gag dan sisanya di Pulau Kawe serta Manuran.

Meskipun terbilang kecil dibandingkan bukaan lahan sawit, kata Iqbal, tapi bagi penduduk yang tinggal di pulau-pulau kecil dampaknya besar.

Selain itu, limpasan lumpur dari pembukaan lahan juga disebut mencemari wilayah pesisir yang banyak terdapat terumbu karang.

“Di Pulau Gag sendiri kami melihat banyak terumbu karang sudah mati atau terganggu. Yang paling terlihat kasat mata adalah pembukaan lahan, deforestasi, dan limpasan lumpur ke wilayah pesisir,” kata Iqbal.

Greenpeace menemukan terdapat lima izin penambangan nikel yang aktif di Raja Ampat, yang kemudian empat telah dicabut oleh pemerintah.

Perusahaan itu adalah PT Anugerah Surya Pratama di Pulau Manuran, PT Nurham di Pulau Waigeo, PT Mulia Raymond Perkasa di Kepulauan Manyaifun dan Batang Pele, PT Kawei Sejahtera Mining di Pulau Kawe, serta PT Gag Nikel di Pulau Gag.

Selain izin ke lima perusahaan itu, Greenpeace menemukan ada izin-izin lain yang telah diterbitkan untuk perusahaan-perusahaan di Raja Ampat selama hampir 20 tahun.

Izin itu mayoritas di Pulau Waigeo, dengan satu izin di Kepulauan Fam, tempat bukit-bukit indah Pianemo berdiri.