Papua: Kesaksian guru yang selamat dari serangan TPNPB OPM di Yahukimo, Papua Pegunungan– ‘Mereka rencana jahat untuk kasih mati, tapi Tuhan tolong kami’

Juru bicara TPNPB OPM Sebby Sambom mengeklaim bahwa pihaknya yang bertanggung jawab atas insiden pembakaran dan pembunuhan di Anggruk.

Dia beralasan bahwa para guru dan nakes itu merupakan agen militer Indonesia. Alasan ini kerap digunakan OPM saat melakukan aksi kekerasan kepada para pendatang di pedalaman Papua.

“Karena semua itu bagian dari TNI-Polri. Semua tugas diambil alih mereka, termasuk guru dan kesehatan,” kata Sebby.

Namun, Kapendam Cenderawasih Kolonel Candra Kurniawan membantah tudingan Sebby.

“Korbannya jelas adalah guru dan tenaga kesehatan, bukan anggota atau agen militer. Silahkan bisa dikonfirmasi ke semua pihak terkait,” kata Candra, Minggu (23/03).

Selain itu, Candra menyebut puluhan guru dan nakes di wilayah Anggruk dan sekitarnya, seperti Hereapini, Kosarek, Ubalihi, Nisikni, Walma, dan Kabianggama, telah dievakuasi pascaserangan itu.

Serangan terhadap guru dan nakes di Papua disebut bukan kali pertama terjadi. Desember tahun lalu contohnya, seorang guru honorer asal Toraja dilaporkan menjadi korban pembunuhan TPNPB OPM di Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Melihat fenomena itu, pengamat pendidikan dari Universitas Papua, Agus Sumule berkata bahwa para guru, nakes dan pelayan kemanusiaan lain kini “terjebak dalam konflik yang terjadi di Papua.”

“Bukan karena mereka [guru, nakes] ikut campur, tapi mereka melakukan kegiatan di lokasi-lokasi yang terjadi konflik bersenjata,” kata Agus.

Untuk itu, katanya, pemerintah perlu memberikan jaminan keamanan kepada tenaga pendidik, nakes dan pekerja kemanusiaan lainnya saat melayani masyarakat.

Perlindungan itu, kata Agus, telah diatur secara jelas dalam Pasal 56 ayat 6 huruf C UU No 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang berbunyi:

“Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Papua, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menjamin kesejahteraan dan keamanan pendidik dan tenaga kependidikan.”

Namun, Agus mengatakan jaminan keamanan itu tidak selalu harus dengan pendekatan kekuatan militer, “Tapi bisa berbicara dengan tokoh masyarakat setempat, gereja, dan pemerintah harus memberikan komitmen bahwa kami tidak ingin pendidikan anak-anak atau pelayanan kesehatan terganggu.”

Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua atau ALDP, Latifah Anum Siregar mengatakan bahwa peristiwa yang terjadi di Anggruk membuktikan bahwa konflik bersenjata di Papua ‘zero toleransi’ terhadap masyarakat sipil.

“Bahkan mereka cenderung dijadikan sasaran atau target dari kekecewaan salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Di daerah konflik, mereka paling lemah karena hampir tidak punya keterikatan sosiokultural dengan lingkungan sekitarnya,” kata Anum.

Anum pun meminta agar profesi kemanusiaan ini tidak boleh distigma tanpa ada pembuktian hukum dan mendapatkan perlindungan keamanan dari negara.

“TNI, POLRI dan TPNPB harus melindungi masyarakat sipil sebagai bagian dari tanggung jawab kemanusiaan mereka. Semua pihak harus bersedia membuka ruang dialog yang inklusif guna mengakhiri aksi kekerasan dan konflik bersenjata di tanah Papua,” kata Anum.

Dalam laporan Bappeda Provinsi Papua berjudul ‘Pembangunan Bidang Pendidikan di Provinsi Papua tahun 2023‘, konflik dan kekerasan yang terjadi di Papua memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kemajuan pendidikan.

“Salah satu dampak utama dari konflik ini adalah terganggunya proses pembelajaran. Sekolah-sekolah di daerah-daerah yang terkena konflik sering kali harus ditutup atau beroperasi secara terbatas, sehingga menyebabkan siswa kehilangan akses ke pendidikan,” bunyi dalam laporan itu.

Kemudian, laporan itu juga menyebut bahwa ketidakstabilan keamanan membuat para guru sulit untuk mengajar dengan efektif karena mereka merasa khawatir akan keselamatan mereka sendiri.

Bahkan, sekolah juga sering kali menjadi sasaran konflik, yang menyebabkan rusaknya infrastruktur pendidikan dan hilangnya fasilitas belajar-mengajar yang penting.

Lalu, konflik juga dapat mengakibatkan pengungsi internal, yang kemudian memerlukan perhatian khusus dalam hal pendidikan.

“Ketidaksetaraan ekonomi dan keterbatasan akses infrastruktur sosial seperti layanan kesehatan dan transportasi juga memperumit upaya untuk menyediakan pendidikan berkualitas di daerah terpencil di Papua,” kata laporan itu.

Dan, beberapa wilayah di Yahukimo adalah salah satu episentrum konflik bersenjata di tanah Papua.

Agus Sumule mengatakan kini terdapat hampir 700.000 penduduk usia sekolah di Papua yang tidak pernah menginjakan kaki mereka di lembaga pendidikan.

Jika dibiarkan, Agus memprediksi pada 2030 jumlahnya akan mencapai satu juta orang.

“Artinya, bagaimana kita bisa terus berharap masyarakat di Papua menganggap diri mereka bagian dari Republik Indonesia, kalau cita-cita kemerdekaan yang mencerdaskan kehidupan bangsa tidak terjadi di Papua,” katanya.

Kemudian, secara khusus Agus mencontohkan wilayah Yahukimo.

Kabupaten ini, katanya yang mengutip data Kementerian Pendidikan, menjadi daerah tertinggi di Papua Pegunungan yang penduduk usia sekolahnya tak merasakan bangku pendidikan. Jumlahnya lebih dari 39.000 jiwa.

Bahkan, katanya, ada lebih dari 13.000 anak usia SD di sana yang tak bersekolah.

Bukan hanya itu, Agus mengatakan Yahukimo juga kekurangan guru hingga 1.200 orang.

Menurut data BPS Yahukimo, jumlah sekolah dasar di sana berjumlah 167 sekolah, dan memiliki 873 guru, dengan jumlah murid 48.730 orang.

Jumlah guru SMA pun berjumlah 105 orang, dengan jumlah murid mencapai 1.517 orang.

Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan ini tergambar dalam pengalaman Tri Ari Santi, seorang guru yang menghabiskan delapan tahun (2016-2024) untuk mengajar di Distrik Saminage, Yahukimo.

Tri berkata fasilitas pendidikan, seperti alat tulis, buku dan lainnya saat dia mengajar di sana sangat terbatas.

“Sangat minim sekali. Pertama saya datang itu hanya ada bangunan, bangku, papan tulis. Rumputnya sudah tinggi. Tidak ada alat tulis atau apa,” kenang perempuan yang berasal dari Pulau Jawa ini.

Untungnya, Tri dan temannya membawa beberapa buku sebagai bahan belajar.

Selain fasilitas yang terbatas, Tri juga menyebut tidak ada guru di sana sebelum mereka datang.

“Kepala sekolah juga hadir hanya setahun sekali. Biasanya kasih seragam untuk anak-anak, tapi tidak pernah mengajar. Kegiatan belajar mengajar itu tidak pernah ada,” ujarnya.

Padahal, katanya, murid-murid di sana begitu bersemangat untuk belajar.

“Anak-anak selalu datang walaupun jarak ke sekolah bisa 30 menit jalan kaki, padahal kadang cuaca berkabut karena di pegunungan kan,” kata Tri yang mendapat tawaran mengajar di Saminage dari seorang pastor paroki.

Untuk mengatasi keterbatasan itu, Tri pun memanfaatkan kekayaan alam di pedalaman itu sebagai sarana belajar.

Tri mengaku, untuk memenuhi sebagian kecil alat belajar dia membawa perlengkapan sekolah dari kota terdekat.

Namun, menuju Saminage bukan perkara mudah.

Dari Wamena, dia menghabiskan tiga hari jalan kaki menuju sekolah dia mengajar. Ada opsi lain dengan pesawat, tapi biaya menyewanya kata Tri mencapai belasan juta rupiah.

Keterlibatan aparat keamanan di dunia pendidikan ini, menurut jurnal yang diterbitkan pada 2007 itu, tidak lepas dari kelangkaan guru di pedalaman Papua.

Penyebabnya karena minimnya fasilitas dan layanan sosial seperti rumah guru yang layak dan terbatasnya layanan kesehatan. Akhirnya guru enggan mengajar ke pedalaman.

Kedua adalah sulitnya akses transportasi ke wilayah pedalaman. Disebutkan dalam jurnal itu bahwa guru yang bekerja di daerah terpencil menggunakan pesawat kecil yang hanya memiliki penerbangan setiap tiga bulan sekali atau lebih.

Ketiga adalah minimnya insentif bagi guru untuk bekerja di daerah terpencil sehingga mereka sulit untuk bertahan hidup. Padahal biaya di wilayah-wilayah ini lebih mahal dibandingkan perkotaan.

Terakhir adalah pembayaran gaji guru di daerah terpencil yang tidak teratur. Disebutkan bahwa para guru harus pergi ke pusat kabupaten untuk mengambil gaji setiap tiga sampai enam bulan.

Keterlibatan aparat dalam dunia pendidikan di Papua ternyata disebut menimbulkan ketidaknyamanan bagi beberapa murid orang asli Papua.

Wene, seorang mahasiswa asal Yahukimo di Jakarta, mengaku pernah merasa takut dan tertekan ketika guru SMA-nya di Dekai memiliki hubungan dengan aparat keamanan.

“Sempat kejadian di sekolah SMA saya, guru yang mengajar ini titipan, ia sesungguhnya adalah militer. Ada suatu ketika dia memukul teman saya, lalu terjadi konflik,” kata Wene yang menyebut rasa takut ke aparat keamanan tidak lepas dari memori kelam masa lalu yang dihadapi warga Yahukimo.

Wene pun memberikan contoh lain. Dia mengatakan ada seorang guru yang merupakan istri dari aparat keamanan.

“Kayak rasa takut seketika saya salah bicara yang akhirnya salah dipahami oleh ibu guru, lalu dilaporkan dan juga kita tahu, anggota di Papua itu seperti apa, jadi takut munculnya di situ,” tambahnya.

Terlepas dari itu, Wene bercerita bahwa situasi pendidikan di kampungnya di Yahukimo masih sangat terbatas.

“Misalkan di daerah saya, sekolah macet tidak berjalan karena tidak ada guru di sana. Makanya adik-adik lebih memilih ke [ibu kota] Yahukimo karena tidak ada guru di daerah saya,” katanya.

“Guru ada, cuma kadang guru menetap di kota, tidak mau pergi ke kampung untuk mengajar. Lalu diperparah dengan fasilitas sekolah yang tidak lengkap, mulai dari infrastruktur dan kelengkapan lainnya,” kata Wene.

Bahkan di Dekai, ibu kota Yahukimo, masalah pendidikan pun banyak, “dari fasilitas sekolah yang tidak lengkap dan guru-guru yang jarang aktif. Apalagi di pedalaman,” kata Wene.

Agus Sumule mengatakan peristiwa di Anggruk merupakan refleksi untuk melangkah serius dalam melakukan peningkatan sarana-prasarana pendidikan dan kesejahteraan guru, perlindungan keamanan yang tak hanya melalui pendekatan militer.

Ditambah lagi, katanya, netralitas dunia pendidikan dari beragam kepentingan di Papua merupakan beberapa kunci penting untuk mencegah sektor ini “terjebak” di dalam konflik yang terjadi di Papua.

“Bagaimana kita bisa terus berharap masyarakat di Papua menganggap diri mereka bagian dari Republik Indonesia, kalau cita-cita kemerdekaan yang mencerdaskan kehidupan bangsa tidak terjadi di Papua,” ujar Agus Sumule.

M. Ikbal Asra wartawan di Jayapura, Papua, berkontribusi dalam artikel ini.