Direktur Pemberitaan JAK TV jadi tersangka, mengapa menuai polemik?

Sejumlah organisasi masyarakat sipil mendukung pengusutan korupsi, tapi keberatan ketika produk jurnalistik dijadikan alat bukti perintangan penyidikan. Penilaian produk jurnalistik, menurut mereka, harus dilakukan oleh Dewan Pers.

Kasus aparat hukum mempermasalahkan produk pemberitaan yang dikaitkan dengan perintangan penyidikan diyakini baru pertama kali terjadi di Indonesia, menurut sejumlah kalangan.

Mereka khawatir langkah hukum ini menjadi preseden buruk bagi kebebasan berpendapat dan kemerdekaan pers dalam memberitakan penyidikan perkara tertentu.

Kejagung akan menyerahkan pemberitaan yang diklaim bernarasi negatif terhadap institusinya kepada Dewan Pers.

“Nanti akan kami sampaikan ke Dewan Pers untuk diteliti kerja jurnalistiknya,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, seperti dikutip Kompas, Rabu (23/4/2025).

Berita-berita yang dituduh menyudutkan Kejagung ini sudah tidak bisa diakses publik.

Harli mengatakan perkara utama kasus yang melibatkan Tian, Marcella, dan Junaedi adalah pemufakatan jahat.

“Yang dikerjakan oleh mereka-mereka ini kan misalnya dalam bagian social engineering. Itu dia [para tersangka] menggunakan media sebagai alat. Dia menggunakan massa juga sebagai alat,” katanya.

Pemufakatan ini diduga terjadi karena ada sejumlah biaya yang dikeluarkan para tersangka untuk membentuk opini publik, katanya.

Tapi Harli mengatakan lembaganya tidak antikritik, termasuk kritik yang disampaikan melalui produk jurnalistik. “Kami tidak pernah antikritik terhadap produk jurnalistik. Itu yang harus dipahami,” kata dia.

Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

Saat diminta konfirmasi apakah Dewan Pers sudah menerima berkas berita-berita tersebut, Ninik Rahayu selaku ketua Dewan Pers menjawab singkat, “Belum”.

Sehari sebelumnya, terjadi pertemuan pihak Kejagung dengan Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu.

Dalam keterangan kepada awak media, Ninik mengatakan kedua lembaga menyepakati untuk saling menghormati batas kewenangan masing-masing.

Kejaksaan melanjutkan proses hukum dugaan tindak pidana, sedangkan Dewan Pers mengkaji dari sisi etika jurnalistik.

“Dewan Pers tentu tidak ingin cawe-cawe dalam proses hukum,” kata Ninik.

“Namun, untuk menentukan apakah sebuah produk media merupakan karya jurnalistik atau bukan, itu adalah kewenangan etik Dewan Pers sesuai amanat UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” kata tambahnya.

Ninik menambahkan, Dewan Pers akan menilai dua aspek dalam kasus ini, yakni apakah pemberitaan yang diproduksi memenuhi standar kode etik jurnalistik dan apakah ada pelanggaran perilaku jurnalis dalam prosesnya.

“Pers dituntut bekerja profesional, mengedepankan standar moral tinggi, tidak mencampurkan opini dengan fakta, dan tidak terlibat praktik tidak etis seperti suap atau permintaan imbalan,” jelasnya.

Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) mempersoalkan publikasi pemberitaan JAK TV yang diduga dijadikan alat bukti Kejagung sebagai upaya merintangi dan menghalangi proses hukum (obstruction of justice).

Menurut komite dari gabungan 10 organisasi sipil termasuk Aliansi Jurnalis Independen (AJI), delik obstruction of justice terhadap produk jurnalistik bisa menimbulkan kekhawatiran bagi para jurnalis, perusahaan media serta kelompok masyarakat sipil lainnya.

“Pemberitaan, opini publik, penyampaian pendapat di muka umum jelas bukanlah tindakan perintangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi (Obstruction of justice),” kata Ketua AJI Indonesia, Nani Afrida, dalam keterangan tertulis, Rabu (23/04).

Menurut Nani, tidak ada hubungan antara pemberitaan media dan penilaian masyarakat terhadap konsentrasi penyidik dalam menangani sebuah perkara.

“Pasal 21 UU Tipikor harus digunakan secara hati-hati karena berpotensi digunakan sebagai pasal karet terhadap kritik yang seringkali disampaikan publik pada proses penegakan hukum pada kasus tindak pidana korupsi,” tambah Nani yang meyakini kasus ini baru pertama terjadi di Indonesia.

KKJ, kata dia, tetap mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi, namun mendorong agar proses hukum dilakukan secara akuntabel dan proporsional, tanpa melanggar prinsip-prinsip kebebasan pers.

“(Produk) berita bukan tindak pidana, karena proses jurnalistik merupakan ruang ekspresi yang sah,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Mustafa Layong.

Ia berpendapat media sah-sah saja memberitakan kritik terhadap proses penyidikan perkara tertentu selama menggunakan kaidah-kaidah jurnalistik yang diatur Dewan Pers. Misalnya dengan menemukan dan menguji bukti yang ditemukan.

Dalam beberapa kasus, media menyoroti dugaan rekayasa kasus proses penyidikan yang berakhir dramatis.

Misalnya, kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang melibatkan mantan pejabat polisi Ferdy Sambo. Awalnya, kasus ini dikonstruksi polisi sebagai saling tembak, tapi fakta persidangan menunjukkan sebaliknya.

KontraS pernah melaporkan periode 2019-2022 terdapat 27 dugaan rekayasa kasus yang dilakukan kepolisian di 15 provinsi Indonesia.

Mustafa khawatir pemberitaan JAK TV yang dijadikan alat bukti perintangan penyidikan oleh Kejaksaan Agung bakal menjadi preseden buruk secara umum bagi kebebasan pers.

“Jika logika yang dipakai Kejaksaan Agung itu dibenarkan, bisa jadi saya dan media-media lain juga bisa dituduh demikian karena mengritik dan tidak sama pandangan dengan penyidik,” lanjutnya.

“Harus dibedakan antara karya jurnalistik dengan pidana suapnya,” kata Mustafa.

Oleh karena itu, jika terdapat kekeliruan dalam proses dan produk pemberitaan perlu adanya keterlibatan Dewan Pers dalam penilaiannya.

Peran Dewan Pers menetapkan dan mengawasi pelaksaan kode etik jurnalistik, termasuk memberi pertimbangan serta penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus sengketa pemberitaan.

Dewan Pers juga sudah memiliki nota kesepahaman dengan lembaga hukum seperti kepolisian, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Kejaksaan Agung. Pada prinsipnya, nota kesepahaman menegaskan tiap perkara menyangkut delik pers perlu melibatkan ahli dan Dewan Pers.

Kerjasama kedua lembaga ini meliputi koordinasi, komunikasi serta pemberian keterangan ahli dari Dewan Pers.

“Ketentuan MoU tersebut memandatkan institusi Kejaksaan untuk terlebih dahulu berkoordinasi dan melakukan konsultasi perihal substansi pemberitaan yang digunakan oleh Kejaksaan Agung sebagai alat bukti utama dalam indikasi tindak pidana obstruction of justice,” kata Mustafa.

Lebih lanjut, kata dia, Dewan Pers akan mengeluarkan penilaian terhadap muatan keseluruhan konten artikel pemberitaan tersebut, dan dapat memberikan petunjuk kepada aparat penegak hukum perihal indikasi pelanggaran etik atau pelanggaran pidananya.

“Sebagai produk jurnalistik, saya kira itu tetap menjadi sebuah produk jurnalistik. Tapi persoalannya adalah apakah produk jurnalistik ini ada menyalahi etika atau tidak, itu yang perlu diperiksa lebih jauh,” kata Ignatius Haryanto.

Peneliti media sekaligus dosen jurnalistik di Universitas Multimedia Nusantara (UMN) ini mengatakan penilaian tersebut harus dikembalikan ke Dewan Pers.

“Nantinya memutuskan apakah ini produk jurnalistik yang bermasalah atau tidak, itu biar dari Dewan Pers yang melakukan,” katanya.

Ia kembali mendorong agar Kejagung tidak menggunakan “senjatanya untuk menghukum pemberitaan-pemberitaan” yang dianggap merugikan institusinya.

“Akan repot ke depannya misalnya kalau nanti ada media-media yang lain mengritik kebijakan dari kejaksaan. Dan kemudian kalau itu tidak disukai, lalu kemudian akan dilakukan hukuman oleh kejaksaan itu sendiri,” katanya.

Ignatius juga menyinggung sertifikasi wartawan yang sempat dilontarkan Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu dalam kasus direktur pemberitaan JAK TV.

Dalam konferensi pers, Ninik mengatakan bahwa posisi Tian Bahtiar “mensyaratkan yang bersangkutan harus memiliki kartu (sertifikat) utama”.

Dewan Pers, kata Ninik akan menelusuri hal tersebut termasuk keanggotaan Tian sebagai anggota Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).