Rusia disebut tertarik menempatkan pesawat-pesawat militer di Biak, Papua – Seberapa strategis lokasi Biak?

Sementara itu, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Frega Wenas Inkiriwang, menyebut secara historis memang pernah ada permintaan negara lain untuk membuka pangkalan militer di Indonesia.

“Dari sejarah Indonesia, beberapa dekade lalu memang pernah ada yang menawarkan penggunaan pangkalan, baik untuk perawatan, pemeliharaan, maupun logistik,” ungkap Frega .

“Tapi kami memahami sebagai negara dengan politik bebas aktif, prioritas kami adalah pembangunan dan modernisasi pertahanan yang membutuhkan stabilitas nasional,” tambahnya.

Indonesia dinilai akan menghadapi membuka celah bagi konflik bila membiarkan ruang wilayahnya dipakai untuk pangkalan militer asing.

Peneliti militer yang juga mendalami isu Papua, Made Supriatma, menjelaskan selama ini Indonesia dikenal memegang prinsip kebijakan luar negeri bebas dan aktif.

“Kita tidak memihak kepada siapapun,” ujar peneliti ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapura, ini.

Pendirian pangkalan militer untuk satu negara asing di Indonesia, bisa dipandang dunia internasional sebagai “memihak di satu kekuatan”.

“Itu sama dengan kita mencari musuh dengan membiarkan orang lain masuk ke dalam halaman kita,” kata Made.

Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

Peneliti kajian Rusia di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Albert Muhammad, menjelaskan bahwa Indonesia berpotensi menghadapi sanksi ekonomi, terutama dari negara-negara Barat, jika membolehkan Rusia membuka pangkalan udara militer di Biak.

Menurut Albert, ancaman dari Barat atas upaya Indonesia membangun hubungan dengan Rusia tercermin dari sejumlah hal.

“Ketika kita ingin bekerja sama dengan Rusia ternyata gagal terus dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, mulai dari pembelian kapal selam hingga pesawat perang,” kata Albert.

Belum lama ini, Indonesia memang pernah diberitakan ingin membeli kapal selam Kilo Class buatan Rusia.

Indonesia dinilai sejumlah pihak bisa terancam sanksi ekonomi dari AS akibat beleid yang menghukum musuh-musuh AS, seperti Rusia, Iran, Korea Utara, juga negara lain yang bekerja sama dengan mereka. Beleid ini dikenal dengan “Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act” (CAATSA).

Selain itu, pembelian pesawat tempur Sukhoi SU-35 dari Rusia oleh Indonesia juga terganjal hal yang sama.

Peneliti kajian Rusia di BRIN, Albert Muhammad, mengatakan secara umum Rusia memang ingin membangun kembali hubungan erat dengan Indonesia seperti era Orde Lama.

Hubungan Indonesia dengan Rusia, menurut Albert, sempat terganggu saat Presiden Soeharto berkuasa selama lebih dari 30 tahun.

Kala itu rezim Orde Baru dinilai sejumlah pihak lebih merapat ke Amerika Serikat.

Memasuki masa reformasi, Albert menjelaskan hubungan Indonesia-Rusia berangsur membaik, meski sekarang belum pulih seperti semasa Orde Lama.

Ia juga mengatakan Rusia familiar dengan wilayah Papua karena pada periode 1960-an, saat masih berbentuk Uni Soviet, mereka membantu Indonesia menghadapi Belanda dalam perebutan Papua Barat.